Blora, SuaraJateng.co.id – Diduga Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa se-Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang dilangsungkan di Surabaya, kini diselimuti oleh aroma perselisihan tajam antara pihak panitia pelaksana dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kontroversi mencuat setelah Panitia mengklaim telah melakukan koordinasi menyeluruh, namun klaim tersebut langsung dibantah mentah-mentah oleh pucuk pimpinan BPD, memicu kecurigaan serius terhadap transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Klaim Panitia: “Semua Sudah Dirapatkan!”
Ketegangan ini mulai terkuak pada Kamis, 4 Desember 2025. Salah satu panitia angkat bicara saat diwawancarai eksklusif oleh awak media Suara Jateng di Lantai 5, Hotel Aria Centra Surabaya, lokasi digelarnya Bimtek.
Dengan nada meyakinkan, Panitia menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama. “Kegiatan sudah di rapatkan oleh Kepala Desa, panitia, dan BPD,” ujar Panitia, mencoba menepis isu miring yang mungkin beredar. Pernyataan ini secara implisit menggambarkan adanya kesepakatan dan keterlibatan penuh dari unsur BPD sejak awal.
Bantahan Keras Ketua BPD,” Tidak Ada Rapat!”
Namun, skandal koordinasi ini segera menemui titik balik yang mengejutkan. Tak butuh waktu lama, klaim panitia tersebut langsung ditelanjangi dan dibantah total oleh Ketua BPD, Dhori.
Saat dikonfirmasi oleh Suara Jateng melalui pesan WhatsApp pribadinya, Dhori memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas, yang secara efektif meruntuhkan narasi yang dibangun oleh panitia,(9/12/2025).
“Tidak ada rapat yang melibatkan BPD,” tegas Ketua BPD Dhori.
Pernyataan tunggal Dhori ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara pengakuan Panitia dan fakta di lapangan. Jika Ketua BPD sendiri Tidak terlibat dalam rapat koordinasi awal, maka legalitas dan proses pengambilan keputusan terkait Bimtek ini patut dipertanyakan secara mendalam.
Dinas Terkait Diharapkan: Jangan Sampai Menutup Mata!
Suara Jateng menyatakan komitmen penuh untuk terus mengembangkan dan mengupas tuntas berita ini. Kami tidak akan berhenti hingga seluruh tabir misteri di balik pelaksanaan Bimtek ini terbuka jelas tanpa ada yang ditutupi.
Kami menuntut dan mendesak keras pihak-pihak terkait, terutama dari jajaran Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk segera turun tangan mengawasi kegiatan Bimtek ini secara tegas dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang menutup mata terhadap potensi maladministrasi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan yang melibatkan dana BHPR.
Ketidaksesuaian antara klaim Panitia dan bantahan Ketua BPD ini adalah alarm bahaya yang harus segera ditindaklanjuti. Publik berhak tahu kebenaran mutlak di balik perselisihan ini.(Tim redaksi)