Surakarta, SuaraJateng.co.id –Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) BUMDesa se-Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang berlangsung pada 29–30 November 2025 di Hotel Asia Surakarta, menuai sorotan publik.
Program pelatihan yang diikuti para kepala desa serta unsur pengelola BUMDes tersebut diduga menyisakan banyak kejanggalan, mulai dari ketidakefisienan anggaran, minimnya transparansi biaya, hingga pertanyaan soal legalitas narasumber.
Pihak Hotel Asia Surakarta telah mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan di tempat mereka.
“Benar ada kegiatan Bimtek dari Kecamatan Banjarejo,” ujar salah satu perwakilan hotel.
Pejabat pelaksana tugas (PLT) Camat Banjarejo, Heksa Wismaningsih, juga membenarkan adanya kegiatan ini, namun dirinya menegaskan bahwa Bimtek merupakan inisiatif desa-desa di wilayahnya.
“Iya, ada Bimtek Kades dan BUMDes. Soal anggaran tanya saja ke panitia,” ujarnya singkat.
Biaya Rp5 Juta per Desa, Rincian Anggaran Membingungkan
Agus jetua panitia kegiatan mengakui bahwa, Setiap desa dibebankan biaya Rp5.000.000, dengan total peserta dari 20 desa,” terang Agus, namun rincian penggunaan anggaran tidak dijelaskan secara transparan.
Agus menyebut adanya tiga narasumber indoor dan satu narasumber studi tiru, masing-masing berhonor Rp1.500.000. Narasumber disebut berasal dari Tenaga Ahli TPPD Kabupaten, namun ketika ditanya apakah TA TPPD memang diperbolehkan menerima honorarium, ketua panitia mengaku ‘tidak tahu’.
Ketika dipertanyakan apakah para narasumber merupakan profesional independen atau pejabat yang memang memiliki tugas pokok terkait materi Bimtek, jawabannya kembali tidak jelas. “Coba dikroscek sama TPPD kecamatan,” ujar ketua panitia Agus, melalui pesan singkat WhatsApp.
Lokasi Bimtek di Surakarta Ikut Dipertanyakan
Publik juga mempertanyakan mengapa Bimtek diselenggarakan di Surakarta, bukan di Kabupaten Blora yang sebenarnya memiliki fasilitas hotel memadai.
Kritik diarahkan pada potensi hilangnya kontribusi ekonomi yang bisa meningkatkan PAD Kabupaten Blora.
Panitia beralasan bahwa kegiatan dipusatkan di Surakarta untuk memudahkan agenda studi tiru. “Karena ada studi tiru, jadi diputuskan di luar kota,” jelas mereka.
Panitia juga menyebut tarif hotel sebesar Rp350.000 per peserta untuk paket fullboard meeting (double sharing).
Materi Pelatihan dan CV Narasumber Masih Misterius
Upaya media meminta materi pelatihan serta CV narasumber tidak membuahkan hasil. “Nanti ya, saya masih mengikuti materi,” jawab panitia singkat.
Hingga laporan ini diterbitkan, panitia belum memberikan dokumen apa pun terkait, materi Bimtek, kompetensi atau sertifikasi narasumber, legalitas penyelenggara, maupun kelayakan pihak pemberi pelatihan.
Minimnya dokumen pendukung membuat publik semakin mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas kegiatan yang melibatkan anggaran besar ini.
Perhitungan Anggaran, Indikasi Laba Rp31.500.000 untuk Panitia
Berdasarkan data yang diterima media, tiap desa mengirim 4 peserta, sehingga total peserta berjumlah 80 orang.
Berikut gambaran biaya yang diungkap panitia dan hasil perhitungan:
Estimasi Biaya :
- Iuran desa (20 desa × Rp5.000.000)
Rp100.000.000 - Honor narasumber (4 orang × Rp1.500.000) = Rp.6000.000
- Biaya hotel (80 peserta × Rp350.000) = Rp28.000.000
- Uang saku KSB BUMDes (20 desa × Rp1.500.000) = Rp30.000.000
- Transportasi bus Rp5.000.000
- Total biaya keluar Rp68.500.000
Selisih anggaran menunjukkan potensi dugaan laba panitia sebesar Rp31.500.000.
Meski angka tersebut masih berupa perhitungan awal berdasarkan data panitia dan informasi lapangan, publik menilai hal ini sebagai indikasi perlunya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Bimtek.
Hingga kini, panitia belum memberikan klarifikasi detail terkait penggunaan anggaran, legalitas narasumber, maupun dokumen pelatihan.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan agar pemerintah kecamatan maupun inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan menyeluruh demi memastikan bahwa kegiatan Bimtek benar-benar memenuhi prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran publik.(Tim redaksi)