Blora, suarajateng.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai jembatan menuju Generasi Emas 2045, berubah menjadi teror kesehatan yang menjijikkan di Kabupaten Blora. Pengelolaan MBG Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, kini dituding sengaja menyuguhkan “Menu Penyakit” bagi balita di Desa Karangtalun.
Selasa (24/2/2026), borok busuk manajemen MBG kembali meledak setelah ditemukan jeruk busuk dalam paket makanan balita. Temuan ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan bukti nyata ketololan dan kelalaian yang dipelihara.
Publik belum kering dari rasa mual akibat temuan kelengkeng penuh belatung pada Senin (23/2/2026), namun pengelola MBG Mojowetan seolah menantang kemarahan warga dengan menyajikan jeruk yang sudah tak layak konsumsi hanya berselang satu hari kemudian.
”Ini mau kasih gizi atau kasih penyakit?” semprot salah satu warga dengan nada geram. “Kami takut akan kesehatan balita kami. Ini menyangkut nyawa penerus bangsa, bukan barang dagangan!”
Kritik tajam juga menghantam komposisi menu yang dianggap sangat minim protein. Alih-alih memberikan asupan yang layak, pihak pengelola dan oknum ahli gizi justru berlindung di balik hitung-hitungan kertas yang kaku.
Protes Warga: Mengapa telur hanya satu butir?
Jawaban ‘Cerdas’ Pengelola: Diklaim sudah ada abon dan keju sebagai pengganti protein hewani.
Warga menilai argumentasi tersebut hanyalah alibi murahan untuk menutupi praktik penghematan anggaran demi meraup keuntungan pribadi. Abon dan secuil keju dianggap tidak sebanding dengan risiko keracunan yang mengintai dari buah-buahan busuk yang diberikan.
Tantangan Untuk Bupati, Gubernur, Hingga KPK
Skandal berulang ini mencoreng wajah Jawa Tengah. Publik kini menuntut tindakan represif, bukan sekadar imbauan normatif.
Putus Kontrak Tanpa Ampun: Jangan biarkan pengelola yang haus untung terus bermain-main dengan nyawa anak-anak.
Audit Investigatif: Bongkar aliran dana MBG Mojowetan. Ke mana larinya anggaran jika yang sampai ke tangan rakyat hanyalah sampah pangan?
Jangan Ada ‘Main Mata’: Pemerintah Kabupaten Blora ditantang: Berani bertindak tegas atau hanya akan ingah-ingih karena ikut mencicipi keuntungan?
Kementerian Kesehatan, DPR RI, bahkan KPK didesak segera turun ke Blora. Jika pengawasan tetap mandul, Blora akan segera dikenal sebagai “Lahan Basah Korupsi Pangan” yang meracuni masa depannya sendiri.
Jika Pemerintah Kabupaten Blora tidak segera menyeret pengelola ini ke ranah hukum dan menutup izin operasionalnya, maka pemerintah secara tidak langsung telah berkhianat terhadap kesehatan generasi penerus demi memuaskan perut para oknum serakah.
(Tim redaksi)