BLORA, SUARA JATENG – Polemik keberadaan Homestay Wilis di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, kian memanas.
Pengakuan seorang pria berinisial R, yang diduga sebagai pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut, justru memperkuat dugaan bahwa tempat itu telah lama menyimpang dari fungsi penginapan sebagaimana mestinya.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh R kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pribadinya, Kamis (28/1/2026).
Dalam percakapan tersebut, R secara terbuka menjelaskan berbagai persoalan yang selama ini dipersoalkan warga.
R mengakui bahwa kedatangan wartawan dan LSM ke Homestay Wilis bukanlah hal baru. Bahkan, ia mengklaim telah mengetahui sebelumnya dan sempat melakukan koordinasi.
“Sebelum ada berita ini sebenarnya saya sudah dikasih tahu kalau nanti ada wartawan dan LSM masuk. Kalau disuruh keluar tapi tidak mau, langsung mau dilaporkan ke polisi. Kita juga sudah koordinasi,” ujar R melalui sambungan telepon WhatsApp.
Terkait isu sensitif adanya anak di bawah umur, R tidak membantah pernah terjadi. Namun, ia berdalih bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada tamu, bukan pengelola.
“Dulu memang ada laporan, yang bawa usia 21 tahun dan yang dibawa usia 15 tahun. Kalau ada anak di bawah umur, yang salah yang bawa. Bukan kami,” katanya.
Pernyataan tersebut menuai kecaman warga sekitar. Mereka menilai sikap pengelola terkesan cuci tangan dan mengabaikan tanggung jawab moral maupun hukum.
“Ini penginapan, bukan terminal. Masa ada anak di bawah umur keluar-masuk lalu pengelola bilang bukan tanggung jawabnya? Itu namanya pembiaran,” tegas warga Blora yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengakuan R yang paling menyita perhatian publik adalah saat ia menyebut persoalan pemberitaan bisa mereda dengan pemberian uang.
“Tiba-tiba ada media datang, kita kasih seratusan, sudah selesai. Kalau saya, semuanya dapat,” ucap R dalam percakapan WhatsApp tersebut.
Pernyataan itu memunculkan dugaan kuat adanya praktik uang damai yang membuat Homestay Wilis tetap beroperasi meski berulang kali disorot. Warga pun mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum.
“Kalau benar bisa selesai dengan uang, itu penghinaan terhadap hukum. Pantas saja tempat itu tidak pernah ditutup,” ujar warga lain dengan nada geram.
R juga mengakui pernah diamankan aparat, namun mengklaim telah mematuhi aturan yang ditetapkan Satpol PP Blora.
“Kalau saya tidak taat aturan, pasti sudah dari dulu dibawa Polres atau Satpol PP,” dalihnya.
Namun bagi masyarakat, pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan adanya pembiaran.
“Faktanya sudah pernah diamankan tapi tetap jalan. Ini yang bikin masyarakat curiga, ada apa sebenarnya?” kata Salah satu warga blora.
Tak berhenti di situ, R juga menyebut adanya pihak-pihak dari berbagai lini yang diklaim telah menerima sesuatu darinya. Ia bahkan menyebut seseorang berinisial J yang disebut berasal dari intel Kodam Semarang.
“Dari semua lini saya ngasih. Tidak perlu saya sebutkan, sudah tahu sendiri,” ucap R.
Pernyataan tersebut dinilai warga sebagai pengakuan serius yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Kalau ini dibiarkan, berarti hukum di Blora bisa dibeli. Kami minta dibongkar tuntas,” tegas warga.
Sementara itu, terkait sosok E, R menegaskan bahwa yang bersangkutan hanyalah karyawan Homestay Wilis, bukan pemilik.
“E itu karyawan kos Homestay Wilis, bukan pemilik,” jelasnya.
Meski demikian, masyarakat menilai penegasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab pengelola utama atas dugaan pelanggaran hukum dan norma sosial yang terjadi.
Warga kini mendesak Polres Blora, Satpol PP Blora, serta Pemerintah Kabupaten Blora untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, audit perizinan, dan mengambil tindakan tegas, termasuk penutupan Homestay Wilis apabila terbukti melanggar aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Blora dan Satpol PP Blora belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak kembali “tenggelam” oleh kompromi.
(Tim Redaksi)