Blora, suarajateng.co.id – Kondisi ekonomi yang sulit ternyata tidak hanya dirasakan oleh pedagang kecil di pasar. Para pejabat di gedung DPRD Kabupaten Blora kini tengah merasakan “pusing tujuh keliling” akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ekstrem. Sebanyak 45 wakil rakyat harus menghadapi kenyataan pahit: anggaran Pokok Pikiran (Pokir) atau dana aspirasi mereka dipangkas hingga nol rupiah.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, setiap anggota DPRD rata-rata mengelola dana aspirasi sebesar Rp1,5 miliar, dengan besaran yang meningkat sesuai jenjang jabatan di jajaran pimpinan. Namun, demi melakukan efisiensi total, anggaran yang biasanya bernilai puluhan miliar tersebut kini ditiadakan.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, atau yang akrab disapa Mbah Pardi, mengungkapkan bahwa tekanan fiskal ini dipicu oleh pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp375 miliar. Menurutnya, dampak yang dirasakan pihak legislatif jauh lebih ekstrem dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Potongan TKD Rp375 miliar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir Rp0,” ujar Mbah Pardi dengan nada prihatin.
Mbah Pardi menyadari bahwa nolnya anggaran pokir ini akan berdampak langsung pada pemenuhan janji-janji politik kepada masyarakat. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena banyak program yang telah direncanakan kemungkinan besar akan tersendat atau batal terlaksana.
“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen, itu hak mereka lho. Ini malah dikepras. Jadi, mohon pengertiannya agar masyarakat tahu efisiensi ini juga berdampak ke dewan,” tambahnya.
Selama ini, dana aspirasi atau pokir digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat bawah, di antaranya:
Bantuan sarana dan prasarana untuk kelompok tani.
Pembangunan dan perbaikan jalan desa.
Pembangunan infrastruktur skala kecil lainnya di lingkungan konstituen.
Dengan dihapusnya anggaran ini, para politisi di Blora kini harus bekerja ekstra keras untuk menjelaskan situasi keuangan daerah kepada masyarakat yang telah menaruh harapan pada program-program pembangunan tersebut.
(Tim redaksi)