Blora, suarajateng.co.id– Citra Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amerta Blora kembali terjun bebas. Bukannya meningkatkan kualitas distribusi, perusahaan plat merah ini justru menunjukkan aksi premanisme administratif dengan menyegel sambungan air warga secara sepihak tanpa surat peringatan (SP) maupun teguran resmi.
Kejadian yang menimpa warga Tempurejo, Kecamatan Blora, pada Sabtu (21/02/2026) ini memicu kemarahan publik. Warga dikejutkan dengan aliran air yang mati total secara mendadak. Setelah ditelusuri, petugas PDAM ternyata telah melakukan penyegelan permanen di lapangan.
Alasan klasik “tunggakan pembayaran” dijadikan tameng, namun warga mengecam keras cara kerja PDAM yang dinilai tidak beretika dan melanggar hak konsumen.
”Saya kecewa berat! Apakah PDAM sudah tidak punya modal untuk sekadar cetak kertas pemberitahuan? Main segel saja tanpa ada surat ke saya. Ini birokrasi macam apa?” tegas salah satu warga Tempurejo B dengan nada berang.
Ironisnya, saat bobroknya layanan ini coba dikonfirmasi, jajaran direksi PDAM Tirta Amerta Blora justru menunjukkan sikap tidak profesional. Direktur Utama dilaporkan sudah meninggalkan kantor lebih awal di saat krisis pelayanan terjadi.
Lebih parah lagi, upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pun tidak digubris. Sikap bungkam sang Direktur ini seolah mengonfirmasi bahwa manajemen PDAM Blora memang anti-kritik dan gagal dalam membangun komunikasi publik yang humanis.
Tindakan “main cabut” tanpa prosedur resmi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk arogansi kekuasaan terhadap hak dasar rakyat. PDAM Blora diingatkan bahwa mereka mengelola hajat hidup orang banyak, bukan bisnis pribadi yang bisa bertindak semena-mena.
Warga kini mendesak Bupati Blora untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi total:
Audit Kinerja Administrasi: Mengapa penyegelan dilakukan tanpa surat peringatan yang sah?
Copot Pejabat Tak Kompeten: Pemimpin yang “sembunyi” saat rakyat mengadu tidak layak memimpin perusahaan publik.
Revisi Standar Operasional: Jangan hanya cepat dalam memutus aliran, tapi “siput” dalam merespons keluhan.
Air adalah hak dasar manusia. Mempermainkan distribusi air tanpa etika administratif adalah bukti nyata bahwa manajemen PDAM Tirta Amerta Blora butuh reformasi total—atau sekalian diganti.
(Tim redaksi)