Blora, suarajateng.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat justru berubah menjadi ancaman kesehatan yang mengerikan. Di Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, program ini menuai kecaman hebat setelah ditemukannya paket makanan busuk berupa buah kelengkeng berbelatung dan roti berjamur yang tetap dibagikan kepada penerima manfaat.
Temuan ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas pelaksana program. Bagaimana mungkin makanan yang jelas-jelas tidak layak konsumsi bisa lolos dari rantai pengawasan yang diklaim melibatkan Satgas Kecamatan, Koramil, hingga Pemerintah Desa?
”Kalau memang ada pengawasan, mestinya sampah seperti itu dicegah sebelum sampai ke tangan warga! Ini bukan soal menu sederhana, ini soal keselamatan nyawa anak-anak kami,” tegas salah satu wali murid dengan nada geram, Jumat (20/02/2026).
Kesaksian warga mengungkap fakta menjijikkan: buah kelengkeng dalam plastik bening yang sudah dikerumuni belatung hidup serta roti yang dipenuhi spora jamur. Bukti dokumentasi warga menunjukkan bahwa kualitas kontrol dalam proyek ini benar-benar berada di titik nadir, dikutip dari https://www.dutaperistiwa.com
Sikap abai tidak hanya terlihat pada kualitas makanan, tetapi juga pada respons para pemangku kepentingan. Saat dikonfirmasi, pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru menunjukkan sikap tidak profesional.
Fuad (Wakil Ketua Mitra MBG Mojowetan): Memilih bungkam dan tidak merespon klarifikasi Telfon via whatsap pribadinya.
Vega (SPP1 Mojowetan): tidak memberikan jawaban saat dihubungi via whatsap pribadinya.
Bungkamnya para pelaksana lapangan ini memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam manajemen distribusi dan lemahnya transparansi anggaran gizi yang seharusnya dikelola dengan standar ketat.
Masyarakat menuntut tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Blora. Kejadian ini tidak bisa hanya dianggap sebagai “khilaf” administratif. Ada unsur kelalaian fatal yang membahayakan kesehatan publik, terutama anak-anak sekolah sebagai target utama program.
Warga mendesak agar seluruh vendor atau mitra yang bermain-main dengan kualitas makanan segera diputus kontraknya dan diberikan sanksi hitam. Pengawasan tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas, sementara di lapangan rakyat diberi “makanan sampah”.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum memberikan pernyataan resmi. Publik menunggu keberanian pemerintah untuk menindak tegas oknum di balik distribusi makanan tak layak ini.
(Tim redaksi)